Banjir Besitang Kembali Rendam Warga, Said Abdullah Soroti Anggaran Mitigasi
Menanggapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat Said Abdullah meminta Pemerintah Kabupaten Langkat memperkuat mitigasi bencana dan membuka informasi penggunaan anggaran penanggulangan banjir.
Ia menilai, banjir berulang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah, bukan hanya ditangani melalui evakuasi dan bantuan darurat. Masyarakat perlu mengetahui program pencegahan, alokasi anggaran, realisasi pekerjaan, serta dampaknya bagi warga.
Said juga menyoroti penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, transparansi anggaran perlu dilakukan melalui dokumen APBD dan realisasi belanja karena tidak seluruh dana TKD otomatis diperuntukkan bagi penanganan banjir.
Selain itu, ia meminta Pemkab Langkat menjelaskan informasi mengenai bantuan korban banjir tahun 2025 yang disebut belum sepenuhnya tuntas. Status bantuan tersebut perlu dikonfirmasi dan dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
Said berharap pemerintah segera mengevaluasi kondisi drainase, saluran air sesuai kewenangan, sistem peringatan dini, serta kesiapan evakuasi. BPBD dan instansi terkait juga diharapkan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan saat banjir terjadi, tetapi juga langkah pencegahan, transparansi anggaran, dan kepastian penanganan agar risiko bencana dapat dikurangi.
Ia menegaskan, keselamatan warga Besitang harus menjadi prioritas, disertai program mitigasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penulis: (Afriyansyah)
LAW FIRM
JH SITUMORANG & PARTNERS
Advokat yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), memiliki pengalaman bidang hukum. Sebelumnya pernah bergabung dengan beberapa Firma Hukum lainnya di Jakarta, Yogyakara, Bandung, dan Bali, juga pernah bergabung dengan kantor hukum di Medan.
- JH. SITUMORANG, SH. C.NS
- Lawyer
- Sumatera Utara - Indonesia
- jh@situmorang.or.id
- +62 81 297 366 877
Post a Comment