BANTUAN HUKUM

Dalam penanganan kasus yang diduga ada tindak pidana / pelanggaran hukum pidana, sebelum perkara tersebut dilaporkan ke Kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya, kami biasanya akan mengusahakan penanganan secara nonlitigasi dan kekeluargaan.

LITIGASI

Sebagai sebuah kantor Advokat / Lawyer, kami juga menangani permasalahan-permasalahan hukum perdata pada umumnya baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

HUKUM BISNIS DAN HUKUM KELUARGA

JHS LAWYER adalah merupakan sebuah Kantor Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum yang menangani perkara hukum perkawinan perceraian di wilayah Sumatera Utara

KONSULTASI GRATIS

Hanya untuk masyarakat tidak mampu, kasus hukum umum dan peristiwa sehari-hari serta hanya dilayani melalui chat WhatsApp.

KONSULTASI BERBAYAR

Konsultasi ini akan memberikan jawaban dan analisa hukum yang lebih jelas dan mendetail terhadap permasalahan hukum.

KONSULTASI TATAP MUKA

Untuk semua kasus hukum, baik kasus hukum umum, bisnis maupun perusahaan dengan cara tatap muka, ditempat yang disepakati.

JH SITUMORANG & PARTNERS

Kantor Hukum JH SITUMORANG & PARTNERS atau disebut juga JHS LAWYER adalah Kantor Hukum, Law Firm, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, Lawyer yang menangani berbagai kasus hukum baik hukum umum maupun hukum khusus, antara lain :

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Perkawinan dan Perceraian

Keluarga dan Warisan

Pertanahan dan Property

Hukum Bisnis dan Perusahaan

Honorarium Pengacara / Advokat

Sebelum klien memutuskan untuk memakai jasa kami, biasanya kami akan bertemu klien untuk mendengarkan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Apabila terjadi kesepakatan maka akan dibuat Surat Kuasa untuk kami memulai penanganan kasus tersebut. Dengan pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh team kami, kami cukup flexible dalam biaya kami. Kami akan menawarkan beberapa paket pilihan kepada klien kami untuk dipilih sesuai dengan pilihan dan kebutuhan. Jangan sungkan untuk hubungi kami sekarang untuk mengatur jadwal sesi konsultasi gratis.

Serives

Mitra / Lembaga Negara

POLRI

Kepolisian RI

Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat.

JAKSA

Kejaksaan RI

Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum.

M A

Mahkamah Agung RI

Lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

K P K

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

M K

Mahkamah Konstitusi

Lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Wilayah Kerja

Kantor Hukum JH SITUMORANG & PARTNERS memiliki kantor di Sumatera Utara namun wilayah kerja kami untuk seluruh Indonesia. Kami siap memberikan solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Anda dapat menghubungi kami via WhatsApp atau dengan formulir dibawah ini

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

INFORMASI TERBARU

Berita Hukum dan Kasus Pidana Terkini dan Terbaru Hari Ini

SMA Berasrama Santo Mikael Akan Hadir di Samosir

SMA Berasrama Santo Mikael Akan Hadir di Samosir

SMA Berasrama Santo Mikael Akan Hadir di Samosir
Berita — Rencana pendirian SMA Plus Berasrama Katolik Santo Mikael Pangururan mendapat dukungan dari Bupati Samosir Vandiko T. Gultom.

Dukungan tersebut disampaikan Vandiko saat menerima audiensi Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yoseph Medan–Pematangsiantar, Pastor Fridolinus Simanjorang, di Rumah Dinas Bupati Samosir, Sabtu (26/9/2026).

Pertemuan membahas rencana pendirian sekolah unggulan berasrama, termasuk proses perizinan dan dukungan pemerintah daerah. Vandiko memastikan Pemkab Samosir siap membantu sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku, termasuk terkait perizinan PBG.

Menurut Vandiko, kehadiran sekolah unggulan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mempersiapkan generasi muda Samosir yang memiliki kompetensi dan daya saing.

Sementara itu, Pastor Fridolinus menjelaskan SMA Santo Mikael yang selama ini berjalan sebagai sekolah reguler tetap dipertahankan. SMA Plus Berasrama akan dikembangkan sebagai program pendidikan unggulan dengan sistem dan fasilitas tersendiri.

Sekolah tersebut nantinya memprioritaskan putra-putri Samosir. Selain prestasi akademik, pendidikan diarahkan membentuk lulusan yang beriman, berintegritas, mandiri dan memiliki semangat melayani.

Yayasan menargetkan SMA Plus tersebut berkembang menjadi salah satu sekolah unggulan di Sumatera Utara dan selanjutnya menjadi boarding school Katolik berstandar nasional.

Pemkab Samosir akan menindaklanjuti kebutuhan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung persiapan pendirian sekolah tersebut.


Penulis: (S situmorang)
TCCF 2026 Sukses, Samosir Bawa Budaya Batak ke Panggung Dunia

TCCF 2026 Sukses, Samosir Bawa Budaya Batak ke Panggung Dunia

TCCF 2026 Sukses, Samosir Bawa Budaya Batak ke Panggung Dunia
Berita - Kabupaten Samosir sukses menjadi tuan rumah Toba Caldera Culture Festival (TCCF) 2026 yang berlangsung selama empat hari dan ditutup di Water Front City Pangururan, Minggu (27/9/2026).

Salah satu agenda utama festival adalah Samosir International Choir Competition (SICC) 2026 yang diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni, tetapi juga mendorong sektor pariwisata, UMKM, kuliner, akomodasi, transportasi dan ekonomi kreatif masyarakat Samosir.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan festival. Ia mengatakan kekuatan Samosir bukan hanya pada keindahan Danau Toba, tetapi juga kekayaan budaya Batak.

Vandiko mengajak peserta dan tamu mengunjungi kawasan Pusuk Buhit untuk mengenal lebih jauh sejarah dan budaya Batak. Ia juga berharap TCCF dapat kembali digelar di Samosir serta mendapat dukungan untuk mengembangkan 63 komunitas dan sanggar seni yang ada di daerah tersebut.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyebut kegiatan seperti SICC memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat karena meningkatkan aktivitas UMKM, kuliner, akomodasi dan transportasi.

Menurutnya, Danau Toba memiliki kekayaan alam, budaya dan kreativitas yang telah mendapat pengakuan melalui status UNESCO Global Geopark. Pemerintah juga akan mendorong pengembangan talenta ekonomi kreatif di Sumatera Utara, termasuk Samosir.

Penutupan festival dimeriahkan pertunjukan budaya Batak, seruling massal SMP Negeri 1 Pangururan dan penampilan Maria Calista membawakan lagu O Tano Batak. Para pemenang SICC 2026 juga menerima piagam, medali dan piala.

Rangkaian kegiatan turut diisi penanaman bibit pohon dan penebaran benih ikan nila sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan Danau Toba.

Ketua Steering Committee TCCF, Mora Nasution, mengatakan festival tersebut diharapkan terus berkembang dan ke depan dapat menghadirkan subsektor ekonomi kreatif lainnya, tidak hanya kompetisi paduan suara.

Berakhirnya TCCF 2026 menjadi momentum bagi Samosir untuk memperluas promosi pariwisata serta memperkenalkan seni dan budaya Batak kepada masyarakat nasional maupun internasional.


Penulis: (S situmorang)
Monumen Toga Gultom di Samosir Mulai Dibangun, Rampung 2027

Monumen Toga Gultom di Samosir Mulai Dibangun, Rampung 2027

Monumen Toga Gultom di Samosir Mulai Dibangun, Rampung 2027
Berita – Pembangunan Monumen Toga Gultom di Desa Huta Hotang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, mulai dilanjutkan. Pematokan pondasi dilakukan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua Parsadaan Toga Gultom Samosir (PTGS) Padot M. Gultom, Jumat (25/9/2026).

Monumen tersebut diharapkan menjadi simbol sejarah, identitas, persatuan dan kebersamaan seluruh pomparan Toga Gultom di Indonesia maupun mancanegara.

Bupati Vandiko menyatakan Pemkab Samosir mendukung penataan kawasan monumen, termasuk pematangan lahan dan pembangunan akses jalan. Namun, ia menegaskan status serta proses serah terima aset harus jelas.

Sementara itu, Padot M. Gultom mengatakan monumen tersebut bukan sekadar bangunan, tetapi juga menjadi pengingat sejarah dan asal-usul leluhur bagi generasi penerus.

Pembangunan ditargetkan rampung pada Maret 2027 dan peresmian direncanakan April 2027. Padot mengajak seluruh pomparan Toga Gultom berpartisipasi melalui gotong royong dan donasi sesuai kemampuan.

Pematokan pondasi menjadi langkah awal mewujudkan monumen yang diharapkan menjadi warisan sekaligus simbol persatuan Toga Gultom dari generasi ke generasi.


Penulis: (S situmorang)
Kios Liar di Menara Pandang Tele Samosir Dibongkar Tim Gabungan

Kios Liar di Menara Pandang Tele Samosir Dibongkar Tim Gabungan

Kios Liar di Menara Pandang Tele Samosir Dibongkar Tim Gabungan
Berita – Tim gabungan Pemkab Samosir bersama TNI dan Polri membongkar seluruh bangunan liar di kawasan Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kamis (24/9/2026).

Penertiban berlangsung tertib dan kondusif dengan pendekatan persuasif. Sejumlah pemilik kios membongkar sendiri bangunannya, sementara Satpol PP menyelesaikan bangunan yang masih tersisa.

Pembongkaran dilakukan secara manual agar material bangunan tidak rusak dan masih dapat dimanfaatkan kembali.

Plt. Kasat Pol PP Samosir Rikardo Sidabutar meminta petugas menghindari kekerasan dan kontak fisik. TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan selama proses penertiban.

Pembongkaran merupakan hasil kesepakatan Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 123 Tahun 2026. Hasil pemeriksaan menyebutkan bangunan tersebut tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin lingkungan.

Selain itu, kawasan Menara Pandang Tele bukan diperuntukkan sebagai lokasi berdagang. Keberadaan bangunan juga dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kawasan wisata.

Penertiban mengacu pada Perda Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penggunaan bahu dan badan jalan.

Usai pembongkaran, tim gabungan memasang spanduk larangan mendirikan bangunan dan berjualan. Pemilik diberi waktu tiga hari untuk mengangkut material pembongkaran. Jika tidak diangkut, material akan ditertibkan Satpol PP.

Rikardo menegaskan, pemerintah akan kembali membongkar apabila terdapat pembangunan baru di kawasan tersebut.


Penulis: (S Situmorang)
Cegah Karhutla, Inalum dan Pemkab Samosir Bentuk MPA di 5 Desa

Cegah Karhutla, Inalum dan Pemkab Samosir Bentuk MPA di 5 Desa

Cegah Karhutla, Inalum dan Pemkab Samosir Bentuk MPA di 5 Desa
Berita – Pemerintah Kabupaten Samosir bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di lima desa.

Kelima desa tersebut yakni Turpuk Limbong, Siparmahan dan Dolok Raja di Kecamatan Harian, serta Aek Sipitudai dan Siboro di Kecamatan Sianjur Mula Mula.

Pembentukan MPA dirangkaikan dengan sosialisasi dan pelatihan pemadaman Karhutla di Aula Kantor Bupati Samosir, 22-23 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Inalum menyerahkan bantuan peralatan pemadaman berupa APAR, gepyok, sepatu boot, garpu, 75 set pakaian standar pemadam dan perlengkapan lainnya.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk mengapresiasi dukungan Inalum. Ia menilai pencegahan Karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dini.

“Karhutla membutuhkan kesadaran masyarakat. Melalui Masyarakat Peduli Api, kita berharap kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini,” ujar Ariston.

Kepala BPBD Samosir Sarimpol Simanihuruk berharap MPA tidak hanya dibentuk, tetapi juga diberdayakan secara berkelanjutan. Menurutnya, penanganan Karhutla membutuhkan kerja sama pemerintah, aparat, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu, Inalum menilai perlindungan kawasan Danau Toba dari Karhutla penting karena kebakaran dapat berdampak terhadap lingkungan, ekonomi masyarakat dan pariwisata.

Anggota MPA juga mendapat pelatihan praktik penggunaan peralatan pemadaman dari Manggala Agni untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan penanganan awal kebakaran.

Sarimpol meminta seluruh bantuan peralatan dirawat dan dimanfaatkan dengan baik. Ia menegaskan potensi Karhutla di Samosir masih perlu diwaspadai.

“Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Mari kita jaga bersama lingkungan Kabupaten Samosir agar semakin baik,” ujarnya.


Penulis: (S Situmorang)
Proyek Jalan Watu Cie–Deno Rp14,5 Miliar Disorot, Warga Keluhkan Hotmix Retak

Proyek Jalan Watu Cie–Deno Rp14,5 Miliar Disorot, Warga Keluhkan Hotmix Retak

Proyek Jalan Watu Cie–Deno Rp14,5 Miliar Disorot, Warga Keluhkan Hotmix Retak
Berita – Pekerjaan peningkatan ruas jalan Watu Cie–Deno di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mendapat sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan kualitas pekerjaan setelah menemukan kondisi hotmix yang disebut mengalami keretakan dan bergelombang di beberapa titik.

Pantauan media di lokasi pada Jumat, 25 September 2026, menunjukkan terdapat sejumlah bagian permukaan jalan yang telah dilapisi aspal hotmix namun terlihat mengalami keretakan. Selain itu, permukaan jalan di beberapa titik juga tampak bergelombang.

Warga meminta pihak terkait, terutama pengawas proyek dan instansi teknis pemerintah, melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan tersebut agar pembangunan jalan yang menggunakan anggaran daerah dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Salah seorang warga, Herman, mengaku kecewa melihat kondisi pekerjaan di lapangan. Menurut dia, kerusakan pada sejumlah bagian jalan terlihat ketika pekerjaan proyek masih berlangsung.

“Pekerjaan jalan ini hanya dikerjakan asal jadi saja. Sepertinya tidak melihat kualitas jalan. Bayangkan, di beberapa titik belum selesai dikerjakan, di bagian belakang sudah mulai rusak. Di mana pengawasan konsultan proyek ini?” ujar Herman saat ditemui di lokasi.

Menurut Herman, keberadaan pengawas lapangan menjadi salah satu hal penting dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Ia berharap pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pemeriksaan langsung terhadap proses pekerjaan di lapangan.

“Kami sangat merasa kecewa. Yang paling utama itu pengawas harus ada di jalan setiap aktivitas pekerjaan dilakukan. Kalau memang ada di lokasi, tentu harus melihat kondisi pekerjaan. Jangan sampai hanya membiarkan,” katanya.

Warga Pertanyakan Sistem Pengawasan

Herman juga menyampaikan dugaan mengenai lemahnya pengawasan terhadap proyek tersebut. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian dan kecurigaan pribadi warga yang belum dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.

“Kami menduga ada kongkalikong dengan kontraktor pelaksana proyek ini,” ujarnya.

Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut, termasuk konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak yang bersangkutan yang membuktikan ataupun membantah dugaan tersebut.

Selain kualitas permukaan jalan, warga juga mempertanyakan bagian pekerjaan yang disebut sebagai tembok kering. Herman mengaku menemukan penggunaan bambu pada bagian tersebut dan mempertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi pekerjaan.

“Terkait dengan tembok kering ini, kami juga kaget. Masa penyulingan menggunakan bambu? Setahu kami menggunakan pipa paralon. Kalau mereka tidak bongkar, nanti kami akan bongkar karena kami juga berhak memantau pekerjaan mereka. Kami ini bagian dari pengawas juga,” tegasnya.

Keluhan lainnya berkaitan dengan ketebalan lapisan hotmix. Herman menilai lapisan aspal yang terlihat di lokasi sangat tipis dan meminta pemerintah melakukan pengukuran serta pemeriksaan teknis.

“Ketebalan hotmix ini mungkin masih lebih tebal tempe. Bapak lihat saja. Uang pajak kami hanya dihamburkan seperti ini, tidak jelas betul,” ujarnya.

Nilai Proyek Capai Rp14,5 Miliar

Proyek peningkatan ruas jalan Watu Cie–Deno merupakan salah satu pekerjaan infrastruktur dengan nilai anggaran cukup besar di Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan data pengadaan yang tersedia, paket Peningkatan Ruas Jalan Watu Cie–Deno tercatat memiliki pagu sekitar Rp14,5 miliar untuk Tahun Anggaran 2026. Paket tersebut berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur, dengan lokasi pekerjaan di Kecamatan Lamba Leda Selatan.

Dokumen JDIH Kabupaten Manggarai Timur juga mencatat adanya Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 mengenai pembentukan kelompok kerja pemilihan untuk paket pekerjaan peningkatan ruas Jalan Watu Cie–Deno pada Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2026.

Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut dikerjakan oleh CV Odilia dan mencakup dua segmen pekerjaan, yakni ruas Deno menuju Tanggar serta kawasan Kampung Lento.

Informasi mengenai proyek tersebut sebelumnya juga telah diberitakan sejumlah media lokal. Pemberitaan pada September 2026 menyebut proyek Watu Cie–Deno telah memasuki tahapan pekerjaan hotmix dan mendapatkan perhatian masyarakat karena merupakan akses penting bagi warga di wilayah tersebut.

Namun, di tengah proses pembangunan itu, muncul pula pemberitaan mengenai keluhan terhadap kondisi permukaan jalan pada sejumlah titik. Salah satu laporan pada September 2026 menyebut terdapat bagian hotmix yang mengalami keretakan ketika pekerjaan masih berlangsung.

Warga Minta Proyek Diawasi Secara Terbuka

Herman berharap pengawasan terhadap proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dilakukan secara serius. Menurut dia, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kualitas pekerjaan, spesifikasi teknis, serta mekanisme pengawasan proyek.

Ia juga menyinggung informasi yang beredar mengenai adanya pendampingan atau pengawasan dari Kejaksaan Negeri Ruteng. Namun, pernyataan mengenai dugaan keterlibatan atau motif tertentu dari aparat kejaksaan tersebut merupakan tudingan dari narasumber dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti serta klarifikasi resmi.

“Kami dengar proyek ini dalam pengawasan Kejari Ruteng. Kalau betul, di mana pengawasan mereka? Jangan sampai pihak Kejari Ruteng hanya mau mencari persen dari proyek ini. Soal kualitas dan informasi tidak diperhatikan. Kalau model begini siapa yang kami percaya?” kata Herman.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik warga terhadap transparansi dan pengawasan proyek. Tidak terdapat bukti dalam informasi yang disampaikan kepada media yang dapat mengonfirmasi tudingan mengenai adanya permintaan atau penerimaan keuntungan oleh pihak kejaksaan.

Karena itu, klarifikasi dari pihak Kejaksaan Negeri Ruteng maupun instansi terkait diperlukan agar informasi mengenai status pengawasan proyek tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Dibandingkan dengan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sebagai perbandingan, pada 2025 ruas jalan yang sama disebut pernah mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp2,7 miliar untuk penanganan sepanjang kurang lebih 850 meter.

Sementara pada Tahun Anggaran 2026, nilai pagu paket peningkatan ruas Watu Cie–Deno tercatat sekitar Rp14,5 miliar. Besarnya anggaran tersebut membuat masyarakat berharap kualitas pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang ditetapkan.

Dengan nilai pekerjaan yang mencapai belasan miliar rupiah, kualitas konstruksi menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian, mulai dari material, proses penghamparan, pemadatan, ketebalan lapisan, hingga pengawasan dan masa pemeliharaan.

Kerusakan pada jalan yang masih dalam tahap pekerjaan tentu membutuhkan pemeriksaan teknis untuk memastikan penyebabnya. Apakah kerusakan terjadi karena proses pekerjaan belum selesai, faktor cuaca dan lalu lintas, kualitas material, metode pengerjaan, atau faktor teknis lainnya, semuanya membutuhkan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

Dinas PU Belum Memberikan Tanggapan

Media telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk meminta tanggapan terkait keluhan warga mengenai kondisi pekerjaan jalan Watu Cie–Deno.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada respons atau keterangan yang diterima dari pihak dinas.

Kontraktor pelaksana juga penting diberikan ruang untuk menjelaskan kondisi pekerjaan di lapangan, termasuk mengenai keretakan hotmix, permukaan jalan yang bergelombang, material yang digunakan, serta pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.

Sebab, temuan visual di lapangan dan keluhan masyarakat belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran spesifikasi atau penyimpangan pekerjaan. Kesimpulan mengenai kualitas pekerjaan semestinya didasarkan pada pemeriksaan teknis, dokumen kontrak, hasil pengujian material, pengukuran volume, serta keterangan resmi dari pihak berwenang.

Masyarakat kini menunggu transparansi pemerintah daerah dan pihak pelaksana mengenai kondisi sebenarnya proyek tersebut. Dengan menggunakan anggaran publik sebesar belasan miliar rupiah, warga berharap pembangunan jalan Watu Cie–Deno tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi standar mutu dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.


Penulis: (Redaksi)