Artikel - Pernah membayangkan kebun yang sudah bertahun-tahun dikelola tiba-tiba diklaim tetangga? Awalnya mungkin hanya patok yang bergeser. Namun, lama-kelamaan batas kebun berubah, tanaman sawit dianggap masuk ke tanah orang lain, bahkan ada bagian lahan yang mulai dikuasai tanpa persetujuan.
Masalah seperti ini bisa terjadi di mana saja, terutama di kawasan perkebunan. Situasinya tentu semakin membuat pemilik tanah khawatir ketika dokumen yang dimiliki masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) lama, sementara pihak lain datang membawa surat berbeda dan mengaku memiliki hak atas lahan tersebut.
Lalu, bagaimana kalau kita berada dalam posisi seperti itu? Apakah SKT lama masih bisa digunakan untuk mempertahankan tanah? Bagaimana jika tetangga mulai menggeser batas kebun tanpa persetujuan? Bisakah persoalan tersebut dibawa ke jalur hukum?
Jawabannya, tentu harus melihat bukti dan kondisi tanah terlebih dahulu. Namun, satu hal yang jangan dilakukan adalah membiarkan persoalan berlarut-larut sampai sebagian lahan benar-benar dikuasai orang lain.
Begitu melihat ada patok yang berubah atau muncul klaim atas tanah, segera amankan dokumen dan bukti penguasaan. Jangan menunggu sampai konflik semakin besar.
Sebab, dalam sengketa tanah, yang diperiksa bukan hanya siapa yang memegang surat. Riwayat tanah, asal-usul penguasaan, batas lahan, dan bukti lainnya juga sangat menentukan.
1. Masih Memegang SKT Lama, Apakah Tanah Bisa Dipertahankan?
Banyak masyarakat merasa tenang karena masih menyimpan SKT yang diterbitkan bertahun-tahun lalu. Namun, ketika muncul orang lain yang mengklaim tanah tersebut, barulah timbul pertanyaan: apakah SKT yang dimiliki masih mempunyai kekuatan hukum?
Perlu dipahami, SKT bisa menjadi dokumen penting untuk menjelaskan asal-usul dan riwayat penguasaan tanah. Akan tetapi, kedudukannya tidak otomatis sama dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Kekuatan hukumnya harus dilihat dari beberapa hal. Siapa yang menerbitkan surat tersebut? Kapan diterbitkan? Bagaimana proses penerbitannya? Apakah ada saksi dan dokumen lain yang mendukung?
Semua itu perlu diperiksa sebelum mengambil kesimpulan.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak.
Sementara itu, Pasal 20 menjelaskan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah.
Jadi, kalau saat ini masih memegang SKT lama, jangan langsung merasa bahwa tanah tersebut sudah tidak bisa dipertahankan. Namun, jangan pula menganggap bahwa SKT otomatis menjadi bukti mutlak kepemilikan.
Langkah yang lebih tepat adalah memeriksa kembali status tanah, asal-usul surat, dan bukti penguasaannya.
2. Patok Kebun Mulai Digeser Tetangga, Jangan Langsung Terpancing Emosi
Bayangkan seseorang sudah puluhan tahun mengelola kebun sawit. Batasnya selama ini sudah diketahui, bahkan warga sekitar juga mengenal letak patoknya.
Namun, suatu hari patok tersebut ditemukan berpindah. Sebagian lahan mulai dibuka atau ditanami oleh tetangga. Ketika dipertanyakan, pihak tersebut justru mengaku bahwa tanah itu miliknya.
Kalau menghadapi keadaan seperti ini, jangan terburu-buru bertindak sendiri.
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan bukti mengenai batas kebun yang selama ini dikuasai.
Periksa kembali SKT, surat keterangan dari desa, sketsa tanah, dokumen jual beli, atau surat lain yang berkaitan dengan lahan tersebut. Jika masih memiliki foto lama yang memperlihatkan kondisi kebun dan letak patok sebelumnya, simpan baik-baik.
Begitu juga dengan rekaman video, keterangan saksi, serta bukti lain yang bisa membantu menjelaskan riwayat penguasaan tanah.
Bukti pembayaran PBB juga boleh disimpan sebagai dokumen pendukung. Memang, pembayaran pajak tidak otomatis membuktikan kepemilikan tanah. Namun, dokumen tersebut bisa membantu memperkuat gambaran mengenai penguasaan dan administrasi tanah.
Intinya, jangan hanya mengandalkan ingatan. Kalau persoalan sampai ke proses hukum, bukti yang jelas akan jauh lebih berguna daripada sekadar pernyataan bahwa batas kebun sudah berada di sana sejak dahulu.
3. Bagaimana Kedudukan SKT Lama Menurut Hukum Pertanahan?
Persoalan SKT lama memang perlu diperhatikan, apalagi setelah adanya perubahan aturan mengenai pendaftaran tanah.
Salah satu peraturan yang menjadi rujukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian mengalami perubahan, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Dalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997, pembuktian hak atas tanah lama dapat menggunakan bukti tertulis, keterangan saksi, dan keterangan lain yang relevan.
Bahkan, ketika bukti tertulis tidak lengkap, masih terdapat kemungkinan pembuktian melalui penguasaan fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Di antaranya, penguasaan dilakukan dengan itikad baik, secara terbuka, dan didukung keterangan saksi yang dapat dipercaya.
Ada satu ketentuan lain yang juga penting untuk diketahui masyarakat.
Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan wajib didaftarkan paling lama lima tahun sejak peraturan tersebut berlaku.
Setelah jangka waktu itu berakhir, alat bukti tertulis tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya menjadi petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.
Namun, bukan berarti semua dokumen yang disebut SKT otomatis terkena ketentuan yang sama.
Harus dilihat lebih dahulu jenis suratnya, asal-usul penerbitannya, serta apakah dokumen tersebut termasuk alat bukti tertulis tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
Karena itu, masyarakat yang masih memegang SKT lama sebaiknya tidak hanya menyimpan surat tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pastikan kedudukan dokumennya melalui Kantor Pertanahan agar tidak keliru mengambil langkah.
4. Kalau Batas Tanah Sengaja Digeser, Apakah Bisa Diproses Hukum?
Ini juga menjadi pertanyaan yang sering muncul ketika terjadi perselisihan batas kebun.
Pada dasarnya, setiap persoalan batas tanah harus dilihat dari penyebabnya. Bisa saja terjadi perbedaan karena kesalahan pengukuran atau ketidaksepahaman mengenai letak batas. Namun, bisa juga ada tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengambil alih sebagian tanah milik orang lain.
Jika terbukti ada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, pemilik tanah dapat mempertimbangkan langkah perdata.
Dasarnya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini mengatur kewajiban mengganti kerugian bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Artinya, apabila seseorang dirugikan karena tindakan pihak lain yang terbukti melawan hukum, gugatan perdata dapat menjadi salah satu pilihan penyelesaian.
Bagaimana dengan jalur pidana?
Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sejak 2 Januari 2026.
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain Pasal 257 mengenai memasuki rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup orang lain secara melawan hukum dalam keadaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
Selain itu, Pasal 277 mengatur perbuatan berjalan atau berkendaraan tanpa hak di atas tanah tertentu yang merupakan milik orang lain atau tanah yang telah diberi larangan masuk secara jelas.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap patok yang bergeser otomatis menjadi tindak pidana. Aparat penegak hukum tetap harus memeriksa perbuatan yang terjadi, bukti yang tersedia, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan.
Jadi, jangan langsung menuduh seseorang melakukan tindak pidana hanya karena ada perbedaan batas kebun. Pastikan terlebih dahulu duduk persoalannya.
5. Apa yang Harus Dilakukan Jika Batas Kebun Mulai Berubah?
Kalau menghadapi persoalan seperti ini, ada beberapa langkah yang sebaiknya segera dilakukan.
Pertama, kumpulkan semua surat tanah.
Jangan sampai SKT lama, surat keterangan desa, dokumen jual beli, surat waris, dan bukti lainnya tercecer atau hilang. Semua dokumen yang berkaitan dengan asal-usul tanah sebaiknya disimpan dengan baik.
Dokumen asli juga jangan sembarangan diberikan kepada orang lain.
Kedua, foto dan rekam kondisi kebun.
Dokumentasikan patok, tanaman sawit, jalan masuk, serta bagian lahan yang sedang dipersoalkan. Kalau ada perubahan kondisi, simpan foto atau video sebelum dan sesudah kejadian.
Bukti sederhana seperti ini bisa sangat membantu ketika riwayat perubahan batas perlu dijelaskan.
Ketiga, cari saksi yang mengetahui batas tanah.
Coba ingat kembali siapa saja yang sudah lama tinggal atau berkebun di sekitar lokasi. Bisa jadi mereka mengetahui letak batas kebun sejak awal dan siapa yang selama ini menguasainya.
Keterangan saksi dapat membantu memperjelas persoalan, terutama ketika dokumen tertulis belum lengkap.
Keempat, minta pemeriksaan batas melalui Kantor Pertanahan.
Jangan hanya berdebat mengenai letak patok. Jika memang ada perbedaan batas, pemilik tanah dapat mengajukan pemeriksaan atau pengukuran melalui Kantor Pertanahan (BPN) sesuai prosedur.
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 mengatur ketentuan mengenai pemasangan tanda batas dan proses penetapan batas bidang tanah.
Dalam Pasal 19A dan Pasal 19B terdapat ketentuan mengenai pemasangan tanda batas, dokumentasi, persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, serta proses penetapan batas oleh petugas ukur.
Dengan pemeriksaan yang sesuai prosedur, persoalan batas bisa ditangani secara lebih jelas daripada saling memindahkan patok tanpa kesepakatan.
Kelima, cari penyelesaian hukum jika musyawarah tidak berhasil.
Jika pembicaraan dengan tetangga tidak menemukan jalan keluar, pemilik tanah dapat mempertimbangkan pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa kepada instansi yang berwenang.
Jika ditemukan dugaan tindak pidana, pelaporan kepada aparat penegak hukum juga bisa dipertimbangkan berdasarkan bukti yang ada.
Yang tidak kalah penting, jangan membalas tindakan pihak lain dengan merusak tanaman, membongkar bangunan, mengancam, atau menggunakan kekerasan. Jangan sampai niat mempertahankan tanah justru membuat kita menghadapi persoalan hukum baru.
6. Jangan Tunggu Sampai Kebun Benar-Benar Dikuasai Orang Lain
Sering kali orang baru sibuk mencari bantuan hukum setelah sebagian tanahnya sudah dikuasai pihak lain. Padahal, tanda-tanda awal sengketa sebenarnya sudah terlihat sejak lama.
Misalnya, patok mulai berpindah, tanaman sawit mulai melewati batas yang selama ini diketahui, atau tetangga tiba-tiba mengklaim sebagian kebun dengan menunjukkan surat berbeda.
Pada saat seperti itu, jangan menganggap persoalannya akan selesai sendiri.
Segera periksa kembali dokumen, riwayat tanah, dan batas lahan. Jangan hanya berpatokan pada siapa yang memegang surat paling baru. Proses penerbitan surat, asal-usul tanah, dan riwayat penguasaan juga perlu diperhatikan.
Sebab, dalam sengketa pertanahan, persoalan sering menjadi panjang karena bukti tidak dikumpulkan sejak awal atau langkah yang diambil justru keliru.
Lebih baik melakukan pemeriksaan sejak muncul tanda-tanda masalah daripada harus menghadapi sengketa yang semakin rumit di kemudian hari.
7. Labura Law Firm Siap Membantu Masyarakat Menghadapi Sengketa Tanah
Menghadapi persoalan batas kebun tentu bukan perkara mudah. Apalagi jika dokumen yang dimiliki masih berupa SKT lama, sementara pihak lain mulai mengklaim sebagian lahan.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu apa kedudukan dokumen yang dimiliki, bukti apa saja yang masih bisa digunakan, dan langkah hukum apa yang paling tepat.
Labura Law Firm memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan pertanahan, mulai dari pemeriksaan dokumen, analisis riwayat penguasaan tanah, pendampingan sengketa batas, penyusunan somasi, hingga pendampingan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Setiap sengketa tentu memiliki cerita dan persoalan yang berbeda. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan dengan cara asal-asalan. Dokumen harus diperiksa, kronologi harus dipahami, dan bukti harus dianalisis sebelum menentukan langkah hukum.
Jangan sampai tanah yang sudah bertahun-tahun dikelola justru menimbulkan kerugian karena persoalan batas dibiarkan begitu saja.
Jika patok kebun mulai bergeser, tetangga mulai mengklaim lahan, atau SKT lama yang dimiliki mulai dipersoalkan, segera amankan bukti dan cari kejelasan hukumnya.
Ingat, mempertahankan hak atas tanah bukan sekadar soal siapa yang lebih dulu mengaku sebagai pemilik. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang mampu menunjukkan dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(Jhohannes H. Situmorang SH, MH)



0 Comments