Artikel - Bayangkan Anda sudah puluhan tahun menggarap sebidang tanah. Tanah itu mungkin menjadi tempat mencari nafkah, lokasi membangun rumah, kebun yang dirawat setiap hari, atau bahkan lahan warisan keluarga yang sudah dikelola turun-temurun.
Selama bertahun-tahun tidak ada masalah. Namun, suatu hari seseorang datang dan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Ia bahkan membawa surat yang menurutnya menjadi bukti bahwa tanah itu adalah miliknya.
Situasi seperti ini tentu membuat siapa pun khawatir. Apalagi jika selama ini Anda merasa memiliki dasar yang kuat untuk menguasai tanah tersebut.
Lalu, bagaimana hukumnya? Apakah orang yang sudah puluhan tahun menggarap tanah otomatis menjadi pemilik? Apakah pihak lain yang datang membawa sertifikat atau surat tanah bisa langsung meminta Anda pergi?
Jawabannya tidak sesederhana itu.
Dalam hukum pertanahan, lamanya seseorang menguasai tanah memang bisa menjadi bukti penting. Namun, hal tersebut tidak otomatis menjadikannya pemilik yang sah. Begitu juga dengan orang yang membawa surat tanah. Dokumen itu tetap perlu diperiksa untuk memastikan asal-usul dan keabsahannya.
Jadi, persoalan seperti ini tidak cukup diselesaikan dengan saling mengaku paling berhak. Riwayat tanah, dokumen, bukti penguasaan, dan aturan hukum harus diperiksa secara menyeluruh.
Sudah Menggarap Tanah Puluhan Tahun, Apakah Otomatis Menjadi Pemilik?
Masih banyak orang beranggapan bahwa siapa pun yang sudah menggarap tanah selama 20, 30, bahkan 40 tahun otomatis berhak menjadi pemiliknya.
Anggapan ini perlu diluruskan.
Memang, penguasaan tanah dalam waktu lama dapat menjadi salah satu bukti penting. Terutama jika tanah tersebut dikuasai secara nyata, terbuka, terus-menerus, dan selama itu tidak pernah dipersoalkan oleh pihak lain.
Namun, ada perbedaan antara menguasai tanah secara fisik dan memiliki hak atas tanah menurut hukum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur berbagai jenis hak atas tanah. Pasal 4 dan Pasal 16 mengatur mengenai hak-hak atas tanah, sedangkan Pasal 19 mengatur pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum.
Karena itu, seseorang yang sudah lama menggarap tanah tetap perlu menjelaskan dasar penguasaannya. Apakah tanah tersebut diperoleh melalui jual beli, warisan, hibah, pemberian hak, atau cara lain yang dibenarkan hukum?
Jika tanah berasal dari warisan keluarga, misalnya, riwayat pewarisan dan dokumen pendukungnya perlu ditelusuri. Begitu juga jika tanah diperoleh melalui transaksi jual beli, bukti transaksi dan riwayat peralihannya perlu diperiksa.
Dengan kata lain, lamanya menggarap tanah bisa memperkuat pembuktian, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai bukti bahwa seseorang pasti merupakan pemilik yang sah.
Jangan Langsung Percaya, Periksa Dulu Surat Tanah yang Dibawa Orang Lain
Ketika seseorang datang membawa surat tanah dan mengaku sebagai pemilik, jangan langsung panik. Jangan pula terburu-buru menuduh dokumen tersebut palsu.
Sikap yang paling tepat adalah memeriksa dokumennya terlebih dahulu.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Siapa orang yang pertama kali menguasai atau memiliki tanah tersebut?
- Dari mana asal-usul tanah itu?
- Apakah tanah diperoleh melalui jual beli, warisan, hibah, atau pemberian hak?
- Apakah dokumen yang ditunjukkan benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan?
- Apakah lokasi, luas, dan batas tanah sesuai dengan kondisi di lapangan?
- Apakah sebelumnya pernah terjadi peralihan hak atau sengketa atas tanah tersebut?
Pemeriksaan ini penting karena dalam beberapa kasus, satu bidang tanah bisa diklaim oleh lebih dari satu orang. Masing-masing pihak mungkin memiliki dokumen yang berbeda dan merasa paling berhak.
Namun, persoalannya bukan siapa yang paling banyak membawa surat. Yang harus dibuktikan adalah siapa yang mempunyai dasar hak paling kuat menurut hukum.
Bagaimana jika pihak lain menunjukkan sertifikat tanah?
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.
Artinya, sertifikat memang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Meski begitu, dalam keadaan tertentu, keabsahan atau dasar penerbitannya tetap dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum.
Pasal 32 ayat (2) PP tersebut juga mengatur perlindungan bagi pemegang sertifikat yang memperoleh tanah dengan itikad baik, menguasainya secara nyata, dan memenuhi persyaratan tertentu selama lima tahun sejak sertifikat diterbitkan.
Perlu dipahami, ketentuan lima tahun ini bukan berarti semua sertifikat otomatis kebal gugatan setelah melewati jangka waktu tersebut. Syarat-syarat yang ditentukan undang-undang harus terpenuhi secara bersamaan.
Penguasaan Tanah Selama 20 Tahun Bisa Menjadi Bukti Penting
Ada satu ketentuan yang perlu diketahui masyarakat, terutama mereka yang sudah lama menguasai tanah tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan tertulis yang lengkap.
Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Aturan ini membuka kemungkinan pembuktian hak melalui penguasaan fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, apabila bukti kepemilikan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tersedia atau tidak lengkap.
Tetapi, bukan berarti siapa pun yang sudah menggarap tanah selama 20 tahun langsung menjadi pemilik.
Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Penguasaan tanah harus dilakukan dengan itikad baik, secara terbuka, dan sebagai pihak yang berhak atas tanah. Penguasaan tersebut juga harus didukung keterangan saksi yang dapat dipercaya serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat setempat maupun pihak lain sebelum dan selama proses pengumuman pendaftaran tanah.
Jadi, ketentuan 20 tahun itu merupakan salah satu dasar pembuktian dalam proses pendaftaran tanah. Bukan aturan yang otomatis memberikan hak kepada seseorang untuk mengambil alih tanah yang diklaim milik orang lain.
Karena itu, masyarakat yang sudah lama menguasai tanah sebaiknya mulai mengumpulkan dan menjaga seluruh dokumen yang berkaitan dengan lahan tersebut.
Misalnya, surat keterangan tanah, kuitansi jual beli, surat warisan, bukti pembayaran pajak, foto lahan, keterangan perangkat desa, serta kesaksian orang-orang yang mengetahui sejarah penguasaan tanah.
Satu hal lagi yang perlu diperhatikan: SPPT PBB dan bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan tanah yang berdiri sendiri. Dokumen tersebut hanya menjadi bukti pendukung dan harus dinilai bersama bukti lainnya.
Tanah Tiba-Tiba Diklaim Orang Lain, Apa yang Harus Dilakukan?
Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Langkah yang salah justru bisa membuat posisi hukum menjadi lebih sulit.
Ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan.
Pertama, kumpulkan dan amankan seluruh dokumen.
Periksa kembali semua surat yang berhubungan dengan tanah tersebut. Mulai dari surat tanah, kuitansi jual beli, dokumen warisan, bukti pembayaran pajak, surat keterangan penguasaan, hingga foto lahan.
Simpan dokumen asli dengan baik. Buat salinan untuk keperluan pemeriksaan agar dokumen penting tidak mudah hilang atau rusak.
Kedua, susun riwayat penguasaan tanah.
Coba ingat dan catat sejak kapan tanah mulai dikuasai, siapa yang pertama kali menggarapnya, bagaimana tanah itu diperoleh, dan siapa saja yang mengetahui riwayatnya.
Jika tanah berasal dari warisan, kumpulkan pula dokumen yang menjelaskan hubungan pewarisan dan bagaimana penguasaan tanah tersebut berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Ketiga, cari saksi yang mengetahui sejarah tanah.
Saksi bisa berasal dari tetangga, tokoh masyarakat, perangkat desa, atau orang lain yang mengetahui secara langsung bagaimana tanah itu dikuasai dan dimanfaatkan selama bertahun-tahun.
Keterangan saksi dapat membantu menjelaskan riwayat penguasaan, terutama jika dokumen tertulis yang tersedia belum lengkap.
Keempat, periksa dokumen pertanahan melalui BPN.
Jika pihak lain menunjukkan sertifikat, jangan hanya mengandalkan foto atau fotokopi yang diberikan kepadanya.
Lakukan pemeriksaan melalui prosedur resmi di Kantor Pertanahan. Pastikan nomor sertifikat, identitas pemegang hak, luas tanah, batas bidang, dan data pendaftarannya sesuai dengan objek tanah yang sedang disengketakan.
Kelima, cari penyelesaian melalui jalur hukum.
Jika masing-masing pihak tetap mempertahankan klaimnya, penyelesaian bisa diupayakan melalui musyawarah atau mekanisme penanganan kasus pertanahan di BPN.
Salah satu aturan yang mengatur penanganan persoalan tersebut adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa hak atas tanah dapat dilanjutkan melalui pengadilan sesuai kewenangan dan karakter perkara.
Jangan Sampai Ada Pihak yang Bertindak Sepihak
Dalam sengketa tanah, persoalan sering semakin rumit karena salah satu pihak merasa paling berhak, lalu mengambil tindakan sendiri.
Contohnya, merusak tanaman, merobohkan pagar, mengusir orang yang sedang menggarap tanah, mengambil alih lahan dengan paksa, atau mengancam pihak lain.
Tindakan seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Klaim kepemilikan harus diselesaikan melalui proses yang dibenarkan hukum, bukan dengan kekerasan atau ancaman.
Jika tindakan seseorang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Pasal tersebut mengatur kewajiban mengganti kerugian apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, sepanjang unsur-unsurnya dapat dibuktikan.
Dalam proses perkara perdata, Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR juga mengatur prinsip pembuktian. Pihak yang mengaku mempunyai hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk mendukung tuntutannya harus membuktikan dasar klaim tersebut.
Artinya, baik pihak yang mengaku sebagai pemilik maupun pihak yang mempertahankan penguasaan tanah perlu menyiapkan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana Jika Ada Dugaan Pemalsuan Surat Tanah?
Persoalan bisa menjadi lebih serius jika pemeriksaan menemukan indikasi bahwa dokumen tanah telah dipalsukan atau digunakan untuk menguasai tanah milik orang lain.
Dalam keadaan seperti itu, jalur pidana dapat dipertimbangkan apabila tersedia bukti yang cukup dan unsur tindak pidananya terpenuhi.
Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku.
Dua ketentuan yang dapat berkaitan dengan persoalan pemalsuan surat adalah:
- Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023, mengatur tindak pidana pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, termasuk penggunaan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian.
- Pasal 392 UU Nomor 1 Tahun 2023, mengatur pemalsuan terhadap dokumen tertentu, termasuk surat keterangan mengenai hak atas tanah, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa tidak setiap perbedaan dokumen atau klaim kepemilikan tanah bisa langsung disebut sebagai pemalsuan.
Harus ada pemeriksaan mengenai keaslian dokumen, proses penerbitannya, cara dokumen digunakan, unsur kesengajaan, serta unsur pidana lainnya.
Selain itu, proses pidana tidak otomatis menentukan siapa pemilik tanah yang sah. Persoalan hak atas tanah tetap perlu diselesaikan melalui mekanisme pertanahan atau peradilan perdata sesuai persoalan yang dihadapi.
Mengapa Pendampingan Hukum Penting dalam Sengketa Tanah?
Sengketa tanah sering kali lebih rumit daripada yang terlihat. Persoalannya bukan sekadar siapa yang memegang surat atau siapa yang lebih lama menggarap lahan.
Ada banyak hal yang harus diperiksa, mulai dari riwayat kepemilikan, keabsahan dokumen, batas bidang tanah, hingga kemungkinan adanya peralihan hak yang tidak diketahui salah satu pihak.
Kesalahan mengambil langkah bisa berakibat serius. Seseorang yang sebenarnya memiliki dasar hak justru bisa kesulitan mempertahankan tanah karena bukti yang dimiliki tidak lengkap atau terlambat melakukan tindakan hukum.
Di sinilah pendampingan hukum diperlukan.
Melalui pemeriksaan dokumen dan analisis hukum, kantor hukum dapat membantu melihat posisi masing-masing pihak secara lebih objektif. Pendampingan juga dapat mencakup penelusuran riwayat tanah, penilaian kekuatan bukti, penyusunan langkah penyelesaian, hingga pendampingan dalam mediasi atau persidangan jika diperlukan.
Setiap sengketa mempunyai kondisi yang berbeda. Karena itu, langkah hukum sebaiknya ditentukan setelah seluruh dokumen dan fakta diperiksa, bukan hanya berdasarkan cerita sepihak atau lamanya seseorang menguasai tanah.
Kesimpulan: Jangan Langsung Menyerah, Periksa dan Pertahankan Hak Anda
Jika Anda sudah puluhan tahun menggarap atau menguasai tanah, kemudian tiba-tiba ada orang lain datang mengaku sebagai pemilik sambil membawa surat, jangan langsung menyerah.
Namun, jangan pula mengambil tindakan sendiri yang justru bisa menimbulkan masalah hukum baru.
Periksa dokumen yang dimiliki masing-masing pihak. Kumpulkan bukti penguasaan, telusuri asal-usul tanah, dan pastikan keabsahan surat yang digunakan untuk mengajukan klaim.
Ingat, penguasaan tanah dalam waktu lama memang dapat menjadi bukti penting apabila memenuhi persyaratan hukum. Tetapi, kepemilikan tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai tanah yang sudah puluhan tahun Anda garap atau kuasai justru lepas karena tidak memahami cara mempertahankan hak secara hukum.
Penulis: (Jhohannes H. Situmorang SH, MH)



0 Comments