Artikel - Selama bertahun-tahun membangun rumah tangga, suami dan istri tentu memiliki banyak kenangan sekaligus perjuangan. Ada yang bersama-sama membeli tanah, membuka kebun sawit atau karet, membangun rumah, hingga mengumpulkan harta dari hasil kerja keras mereka.
Namun, bagaimana jika suatu hari salah satu pasangan diketahui menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangannya?
Masalahnya tentu bukan hanya soal kepercayaan yang sudah rusak. Ada persoalan lain yang sering kali jauh lebih rumit, yaitu nasib harta yang selama ini dikumpulkan bersama.
Apakah suami yang menikah lagi boleh menjual kebun tanpa persetujuan istri pertama? Bagaimana jika rumah yang dibangun bersama justru dikuasai sendiri? Lalu, apakah istri tetap punya hak jika sertifikat tanah hanya mencantumkan nama suami?
Pertanyaan seperti ini sering muncul ketika rumah tangga mulai bermasalah.
Hal pertama yang perlu dipahami adalah menikah lagi tidak otomatis membuat pasangan kehilangan hak atas harta bersama. Rumah, tanah, kebun, dan aset lain yang diperoleh selama perkawinan tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Jadi, jangan langsung menganggap bahwa setelah suami atau istri menikah lagi, seluruh harta yang sudah dikumpulkan selama perkawinan bisa dikuasai oleh salah satu pihak.
1. Menikah Lagi Tanpa Izin Pengadilan, Apakah Dibenarkan?
Di Indonesia, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Meski begitu, undang-undang masih memberikan kesempatan kepada seorang suami untuk mempunyai lebih dari satu istri. Namun, ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.
Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Artinya, seorang suami tidak bisa begitu saja menikah lagi tanpa memperhatikan ketentuan hukum.
Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan mengatur persyaratan pengajuan poligami. Di antaranya alasan yang dibenarkan undang-undang, persetujuan istri, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak, serta jaminan berlaku adil.
Khusus bagi umat Islam, aturan mengenai poligami juga terdapat dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Sementara itu, Pasal 9 UU Perkawinan pada prinsipnya melarang seseorang yang masih terikat perkawinan untuk menikah lagi, kecuali memenuhi pengecualian yang diatur undang-undang.
Karena itu, jika seorang suami menikah lagi secara diam-diam tanpa mengikuti prosedur yang diwajibkan, persoalannya tidak berhenti pada masalah rumah tangga. Ada akibat hukum yang perlu diperiksa, termasuk mengenai pencatatan dan kedudukan perkawinan tersebut.
Perlu juga dipahami bahwa perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan tanpa izin poligami, dan perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah bukanlah hal yang sama. Masing-masing memiliki persoalan dan akibat hukum tersendiri.
2. Rumah dan Kebun yang Dibangun Bersama, Apakah Termasuk Harta Bersama?
Bagian ini sering menjadi sumber pertengkaran ketika hubungan suami istri mulai tidak harmonis.
Contohnya, selama belasan tahun pasangan suami istri bekerja bersama. Mereka membeli tanah, menanam kelapa sawit, mengembangkan kebun karet, lalu membangun rumah dari hasil usaha tersebut.
Namun, ketika terjadi masalah rumah tangga, salah satu pihak merasa bahwa semua aset itu adalah miliknya sendiri. Alasannya, sertifikat tanah hanya menggunakan namanya.
Apakah anggapan seperti itu benar?
Belum tentu.
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri, termasuk hadiah dan warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain.
Dengan kata lain, tanah, rumah, atau kebun yang dibeli selama perkawinan pada prinsipnya dapat menjadi harta bersama, meskipun sertifikatnya hanya atas nama suami atau istri.
Tentu saja, hal ini tetap harus dibuktikan. Waktu pembelian, sumber uang yang digunakan, status perkawinan ketika aset diperoleh, dan dokumen kepemilikan perlu diperiksa.
Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa pasangan yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat sama sekali tidak mempunyai hak.
3. Bolehkah Salah Satu Pihak Menjual Rumah atau Kebun Tanpa Persetujuan Pasangan?
Persoalan ini perlu diperhatikan, terutama jika salah satu pihak mulai menguasai seluruh aset atau berencana menjualnya kepada orang lain.
Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa tindakan terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
Artinya, jika rumah, tanah, atau kebun merupakan harta bersama, suami maupun istri tidak seharusnya mengambil keputusan sendiri dengan mengabaikan hak pasangannya.
Misalnya, suami dan istri membeli tanah setelah menikah. Dari hasil usaha bersama, mereka kemudian membangun rumah dan mengembangkan kebun. Beberapa tahun kemudian, suami menikah lagi secara diam-diam. Tanpa sepengetahuan istri pertama, tanah dan rumah tersebut justru hendak dijual kepada orang lain.
Dalam keadaan seperti ini, penjualan tidak bisa dibenarkan begitu saja hanya karena sertifikat tanah tercatat atas nama suami.
Status harta bersama dan persetujuan pasangan tetap harus diperhatikan.
Jika aset bersama dialihkan tanpa persetujuan yang diwajibkan, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan langkah hukum perdata sesuai fakta dan bukti yang dimiliki.
Karena itu, jangan terburu-buru menjual, menggadaikan, mengalihkan sertifikat, atau menyerahkan penguasaan rumah dan kebun sebelum status hukumnya benar-benar jelas.
4. Apakah Istri Pertama Kehilangan Hak Setelah Suami Menikah Lagi?
Jawabannya tidak otomatis.
Suami yang menikah lagi tidak serta-merta membuat istri pertama kehilangan hak atas harta bersama yang sudah diperoleh selama perkawinan mereka.
Hal ini penting karena masih ada anggapan bahwa setelah seorang suami mempunyai istri baru, harta yang dimilikinya bisa langsung digunakan atau dibagikan kepada istri berikutnya.
Padahal, Pasal 65 UU Perkawinan mengatur sejumlah konsekuensi hukum dalam perkawinan poligami, termasuk kewajiban suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya serta perlindungan terhadap harta bersama.
Bagi umat Islam, Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang istri masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
Misalnya, sebelum menikah lagi, seorang suami sudah membeli tanah dan membangun rumah bersama istri pertamanya. Harta tersebut harus dilihat berdasarkan perkawinan pertama.
Istri kedua tidak otomatis berhak atas seluruh harta bersama yang sudah terbentuk dalam perkawinan pertama hanya karena kemudian menikah dengan laki-laki yang sama.
Begitu juga dengan aset yang diperoleh setelah perkawinan berikutnya. Statusnya harus diperiksa berdasarkan waktu perolehan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jadi, setiap harta perlu dilihat asal-usul dan hubungan hukumnya. Tidak bisa semuanya dianggap sebagai satu kesatuan tanpa pemeriksaan.
5. Bagaimana Jika Sertifikat Tanah Hanya Atas Nama Suami?
Ini juga menjadi persoalan yang cukup sering terjadi.
Ada pasangan yang membeli tanah menggunakan penghasilan keluarga, tetapi ketika sertifikat diterbitkan, hanya nama suami yang dicantumkan. Ada juga rumah yang dibangun bersama, tetapi dokumen kepemilikannya menggunakan nama istri.
Ketika terjadi perselisihan, pihak yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat terkadang merasa tidak mempunyai hak apa pun.
Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu.
Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan tetap harus diperhatikan untuk menentukan apakah aset tersebut termasuk harta bersama dan bagaimana hak masing-masing pihak terhadapnya.
Untuk memperjelas status kepemilikan, ada sejumlah dokumen yang sebaiknya disiapkan, seperti:
- Sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan rumah.
- Akta jual beli atau dokumen peralihan hak.
- Bukti pembayaran pembelian tanah dan pembangunan rumah.
- Bukti transfer atau rekening yang berkaitan dengan pembelian aset.
- Buku nikah atau akta perkawinan.
- Bukti penghasilan dan sumber dana pembelian.
- Dokumen pajak serta bukti penguasaan atau pemanfaatan tanah.
Dokumen tersebut bisa membantu menjelaskan kapan aset diperoleh, dari mana uang pembeliannya, dan bagaimana proses kepemilikannya.
Khusus untuk tanah dan kebun, pemeriksaan dokumen pertanahan juga penting. Jangan sampai aset yang sedang diperselisihkan justru dialihkan kepada pihak lain sebelum persoalannya diselesaikan.
6. Apa yang Harus Dilakukan Jika Pasangan Menikah Lagi dan Menguasai Harta Bersama?
Jika menghadapi persoalan seperti ini, sebaiknya jangan terburu-buru mengambil tindakan karena emosi. Perselisihan rumah tangga bisa semakin rumit jika diselesaikan dengan cara yang keliru.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.
Pertama, kumpulkan dokumen perkawinan dan bukti kepemilikan aset.
Simpan buku nikah atau akta perkawinan, sertifikat tanah, bukti pembelian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan rumah maupun kebun.
Kedua, pastikan kapan aset tersebut diperoleh.
Tanggal pembelian penting untuk mengetahui apakah tanah, rumah, atau kebun termasuk harta bawaan, harta bersama dalam perkawinan pertama, atau harta yang diperoleh dalam perkawinan berikutnya.
Ketiga, periksa status perkawinan kedua.
Jika ada dugaan perkawinan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diwajibkan, periksa dokumen dan pencatatannya melalui instansi yang berwenang.
Keempat, tentukan langkah hukum yang tepat.
Jika masalahnya berkaitan dengan izin poligami atau status perkawinan, jalur penyelesaiannya harus disesuaikan dengan agama dan keadaan perkawinan para pihak.
Sementara itu, jika yang dipermasalahkan adalah harta bersama, penyelesaiannya dapat diajukan melalui pengadilan yang berwenang. Bagi pasangan beragama Islam, perkara harta bersama pada umumnya ditangani Pengadilan Agama. Adapun bagi pasangan non-Muslim, perkara tersebut pada prinsipnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
Jika ada rencana menjual atau mengalihkan tanah dan rumah yang berpotensi merugikan salah satu pihak, langkah perlindungan hukum juga perlu dipertimbangkan.
Dalam persoalan seperti ini, pemeriksaan dokumen sejak awal jauh lebih baik daripada menunggu sampai rumah atau kebun benar-benar berpindah tangan.
7. Jangan Sampai Kerja Keras Bertahun-Tahun Berakhir dengan Kehilangan Hak
Persoalan harta bersama sering baru muncul ketika rumah tangga sudah berada dalam masalah. Ada yang baru mengetahui pasangannya menikah lagi setelah bertahun-tahun. Ada pula yang mulai khawatir ketika rumah, tanah, atau kebun yang dibangun bersama hendak dijual tanpa persetujuannya.
Jika menghadapi keadaan seperti ini, jangan langsung menyerah atau menganggap tidak punya hak.
Pasangan yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat belum tentu kehilangan hak atas harta bersama. Sebaliknya, tidak semua aset yang diperoleh selama perkawinan otomatis bisa dibagi tanpa melihat asal-usul dan bukti kepemilikannya.
Setiap perkara memiliki keadaan yang berbeda. Karena itu, dokumen dan riwayat perolehan aset perlu diperiksa dengan teliti sebelum menentukan langkah hukum.
PENUTUP
Menikah lagi secara diam-diam tidak otomatis membuat rumah, tanah, dan kebun yang dibangun bersama menjadi milik salah satu pihak.
Hak atas harta bersama tetap harus diperhitungkan berdasarkan hukum perkawinan, kapan aset diperoleh, dari mana sumber pembiayaannya, serta bukti kepemilikan yang tersedia.
Jangan sampai kerja keras membangun rumah tangga selama bertahun-tahun justru berakhir dengan kehilangan hak hanya karena tidak memahami kedudukan hukum atas harta sendiri.
Penulis: (Jhohannes H. Situmorang SH, MH)



0 Comments