ARTIKEL - Ketika seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, biasanya muncul pertanyaan: harus menggugat secara perdata atau melaporkannya ke polisi?

Pertanyaan ini sering muncul, terutama dalam persoalan utang-piutang, uang yang tidak dikembalikan, kerja sama bisnis yang bermasalah, hingga transaksi yang berujung kerugian.

Banyak orang menganggap bahwa setiap kerugian yang dialaminya bisa langsung dilaporkan ke polisi. Padahal, tidak semua persoalan hukum termasuk tindak pidana. Sebagian justru lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perdata.

Sebaliknya, ada juga masalah yang awalnya terlihat seperti sengketa perjanjian, tetapi setelah ditelusuri ternyata terdapat dugaan tindak pidana di dalamnya.

Nah, di sinilah pentingnya memahami perbedaan antara gugatan perdata dan laporan polisi. Jangan sampai salah memilih jalur hukum hanya karena belum memahami persoalan yang sebenarnya.

Kapan Harus Mengajukan Gugatan Perdata?

Secara sederhana, hukum perdata mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, terutama yang berkaitan dengan hak, kewajiban, perjanjian, kepemilikan, utang-piutang, dan ganti rugi.

Jadi, ketika seseorang merasa haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain, gugatan perdata bisa menjadi salah satu jalan untuk memperjuangkannya.

Misalnya, Anda meminjamkan uang kepada seseorang dengan kesepakatan akan dikembalikan pada tanggal tertentu. Namun, setelah jatuh tempo, uang tersebut tidak juga dibayar.

Contoh lainnya, Anda sudah bekerja sama dengan seseorang dalam sebuah usaha, tetapi rekan bisnis tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Bisa juga terjadi ketika seseorang sudah membayar barang, tetapi penjual tidak menyerahkannya sebagaimana yang dijanjikan.

Persoalan seperti ini perlu dilihat dari hubungan hukum antara para pihak. Jika memang terdapat perjanjian yang sah dan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaian melalui jalur perdata dapat dipertimbangkan.

Dalam hukum perdata, ada dua hal yang perlu dikenal, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

1. Wanprestasi: Ketika Seseorang Tidak Menepati Janji

Wanprestasi adalah keadaan ketika seseorang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Bahasa sederhananya, sudah ada kesepakatan, tetapi salah satu pihak tidak menepati apa yang dijanjikan.

Dasar hukumnya antara lain:

- Pasal 1238 KUHPerdata, mengatur keadaan lalai atau kelalaian debitur. - Pasal 1243 KUHPerdata, mengatur kewajiban membayar biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. - Pasal 1267 KUHPerdata, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi sesuai ketentuan hukum.

Sebagai contoh, seseorang sudah menerima uang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Namun, pekerjaan tersebut tidak diselesaikan sesuai kesepakatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Jika hubungan tersebut didasarkan pada perjanjian yang sah, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi.

Artinya, ketika seseorang tidak menepati janji dalam suatu perjanjian, bukan berarti persoalannya harus langsung dibawa ke kantor polisi. Perlu dilihat terlebih dahulu apakah masalah tersebut merupakan pelanggaran kewajiban dalam hubungan perdata.

2. Perbuatan Melawan Hukum: Ketika Tindakan Seseorang Merugikan Orang Lain

Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau PMH tidak harus berawal dari sebuah perjanjian.

Seseorang bisa saja melakukan tindakan yang merugikan orang lain meskipun sebelumnya tidak pernah memiliki hubungan perjanjian dengan pihak yang dirugikan.

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.

Contohnya, seseorang melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, atau tidak sesuai dengan kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, perlu diingat bahwa tidak setiap tindakan yang membuat orang lain rugi otomatis termasuk perbuatan melawan hukum.

Pihak yang mengajukan gugatan tetap harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian yang dialami.

Lalu, Kapan Harus Membuat Laporan Polisi?

Kalau gugatan perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban, laporan polisi berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana.

Artinya, seseorang dapat menempuh jalur pidana apabila terdapat perbuatan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Contohnya, dugaan penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, pencurian, penganiayaan, dan berbagai tindak pidana lainnya.

Perlu diketahui, aturan hukum pidana Indonesia juga sudah mengalami perubahan penting.

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dengan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara itu, proses penanganan perkara pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Sebagai contoh, dugaan penipuan dapat diperiksa berdasarkan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tersebut.

Jadi, membuat laporan polisi tidak cukup hanya karena seseorang merasa kecewa atau dirugikan. Harus ada dugaan tindak pidana yang bisa dijelaskan melalui kronologi kejadian dan didukung bukti.

Uang Dipinjam tetapi Tidak Dikembalikan, Apakah Bisa Dilaporkan sebagai Penipuan?

Ini salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dalam persoalan hukum di masyarakat.

Misalnya, seseorang meminjam uang kepada Anda, berjanji akan mengembalikannya, tetapi setelah jatuh tempo justru menghindar dan tidak membayar.

Apakah orang tersebut otomatis bisa dilaporkan atas dugaan penipuan?

Jawabannya, tidak otomatis.

Jika sejak awal hubungan kedua pihak memang merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang sah, tetapi kemudian salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, persoalan tersebut pada dasarnya dapat masuk dalam kategori wanprestasi.

Namun, keadaannya bisa berbeda apabila sejak awal sudah ada tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan.

Karena itu, yang perlu diperiksa bukan hanya soal uang yang sudah diberikan tetapi belum dikembalikan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana uang tersebut diperoleh, apa yang disampaikan kepada pihak yang memberikan uang, bagaimana rangkaian peristiwanya sejak awal, dan apakah terdapat bukti yang menunjukkan adanya dugaan penipuan.

Hal ini juga sejalan dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 yang merangkum Putusan Nomor 1689 K/Pid/2015.

Kaidah tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah merupakan persoalan wanprestasi, bukan penipuan, kecuali apabila perjanjian tersebut didasari itikad buruk atau tidak baik.

Dengan demikian, masyarakat jangan terburu-buru menganggap setiap utang yang tidak dibayar sebagai tindak pidana.

Namun, bukan berarti dugaan penipuan harus diabaikan. Jika memang terdapat indikasi perbuatan pidana, persoalan tersebut tetap perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

Apakah Satu Masalah Bisa Ditempuh Melalui Jalur Perdata dan Pidana Sekaligus?

Dalam keadaan tertentu, bisa.

Ada peristiwa yang ternyata memiliki persoalan hukum dari dua sisi sekaligus, yaitu perdata dan pidana.

Misalnya, seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan dokumen yang diduga palsu sehingga pihak lain menyerahkan sejumlah uang.

Dari sisi perdata, pihak yang dirugikan mungkin memiliki alasan untuk mempersoalkan hubungan hukum tersebut dan menuntut pemulihan kerugiannya.

Sementara dari sisi pidana, penggunaan dokumen palsu dapat diperiksa sebagai dugaan tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Tetapi, bukan berarti semua sengketa perdata harus dibawa ke ranah pidana.

Keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Gugatan perdata lebih berfokus pada pemenuhan hak dan pemulihan kerugian. Sementara proses pidana bertujuan menegakkan hukum terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Karena itu, sebelum menentukan langkah, perlu dilihat terlebih dahulu fakta dan bukti yang dimiliki. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya merupakan sengketa perjanjian dipaksakan menjadi perkara pidana tanpa dasar yang cukup.

Jangan Sampai Bukti Penting Justru Hilang

Apa pun jalur hukum yang akan dipilih, ada satu hal yang tidak boleh dianggap sepele, yaitu bukti.

Sering kali seseorang baru sibuk mencari bukti setelah masalahnya semakin besar. Padahal, sejak awal kejadian, dokumen dan komunikasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut sebaiknya sudah disimpan dengan baik.

Beberapa bukti yang bisa diperlukan antara lain:

1. Perjanjian tertulis atau dokumen kesepakatan. 2. Bukti transfer dan transaksi keuangan. 3. Kuitansi atau tanda terima pembayaran. 4. Percakapan WhatsApp, SMS, atau komunikasi elektronik lainnya. 5. Surat teguran atau somasi. 6. Identitas para pihak dan dokumen pendukung. 7. Keterangan saksi yang mengetahui kejadian.

Percakapan WhatsApp dan bukti elektronik lainnya juga bisa digunakan dalam proses hukum sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara.

Karena itu, jangan sembarangan menghapus percakapan, mengubah dokumen, atau membuang bukti yang mungkin diperlukan.

Simpan semuanya dengan baik. Catat juga urutan kejadian sejak awal agar ketika membutuhkan bantuan hukum, persoalannya lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Mengapa Sebaiknya Konsultasi Hukum Sebelum Mengambil Langkah?

Ketika menghadapi masalah hukum, wajar jika seseorang ingin segera mendapatkan penyelesaian. Apalagi jika kerugian yang dialami cukup besar.

Namun, mengambil langkah tanpa memahami posisi hukum justru bisa membuat persoalan semakin rumit.

Ada masalah yang cukup diselesaikan melalui somasi atau perundingan. Ada yang perlu dilanjutkan dengan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ada pula yang memang membutuhkan laporan polisi karena terdapat dugaan tindak pidana.

Bahkan, dalam perkara tertentu, aspek perdata dan pidana perlu diperiksa secara bersamaan.

Itulah sebabnya konsultasi hukum sebaiknya dilakukan sebelum menentukan tindakan.

Dengan bantuan kantor hukum, persoalan dapat diperiksa lebih menyeluruh. Mulai dari kronologi kejadian, dokumen yang dimiliki, kekuatan bukti, dasar hukum yang bisa digunakan, hingga risiko dari langkah yang akan ditempuh.


Penulis: (Jhohannes H. Situmorang SH, MH)
Baca Juga :