Menerima Somasi? Jangan Panik, Ini Langkah Hukum yang Perlu Dilakukan
Namun, satu hal penting perlu dipahami: menerima somasi tidak otomatis berarti seseorang telah bersalah atau terbukti melakukan wanprestasi. Somasi pada dasarnya merupakan peringatan atau teguran kepada pihak yang dianggap belum memenuhi kewajibannya, sekaligus dapat menjadi bagian dari proses sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.
Dalam hukum perdata Indonesia, persoalan somasi berkaitan erat dengan konsep kelalaian atau wanprestasi. Karena itu, seseorang yang menerima somasi sebaiknya tidak langsung mengabaikannya. Sebaliknya, surat tersebut perlu dibaca secara teliti dan dijawab berdasarkan fakta serta posisi hukum yang sebenarnya.
Apa Itu Somasi?
Secara sederhana, somasi merupakan peringatan kepada pihak yang dianggap lalai memenuhi suatu kewajiban. Dasar pentingnya terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang pada pokoknya mengatur keadaan debitur dapat dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau karena ketentuan perikatan sendiri menentukan bahwa kelalaian terjadi setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan.
Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa surat teguran atau somasi merupakan bentuk peringatan dalam konteks kewajiban kontraktual. Dalam praktik, somasi dapat berkaitan dengan tuntutan agar pihak tertentu memenuhi prestasi yang telah disepakati.
Dengan demikian, somasi bukanlah putusan pengadilan. Surat tersebut merupakan pernyataan atau tuntutan dari pihak yang merasa memiliki hak terhadap pihak lainnya.
Karena itu, penerima somasi tetap mempunyai kesempatan untuk memeriksa apakah tuntutan tersebut benar, memiliki dasar hukum, dan sesuai dengan fakta yang terjadi.
Jangan Langsung Menganggap Diri Bersalah
Kesalahan yang sering terjadi setelah menerima somasi adalah langsung menganggap bahwa isi surat tersebut pasti benar.
Padahal, penerima mempunyai hak untuk memeriksa seluruh dasar tuntutan.
Pertama, baca dengan teliti siapa pihak yang mengirim somasi, kepada siapa somasi ditujukan, apa yang dituntut, dasar hubungan hukumnya, serta bukti apa yang digunakan untuk mendukung tuntutan tersebut.
Kedua, periksa dokumen yang berkaitan dengan persoalan. Misalnya perjanjian, kuitansi, bukti transfer, percakapan, surat sebelumnya, berita acara, atau dokumen lain yang dapat menjelaskan posisi masing-masing pihak.
Ketiga, perhatikan tenggat waktu yang diberikan dalam somasi. Jangan sampai surat tersebut diabaikan begitu saja tanpa memberikan respons yang jelas, terutama apabila terdapat kewajiban kontraktual atau proses penyelesaian sengketa yang perlu segera dilakukan.
Mengapa Somasi Perlu Ditanggapi?
Somasi tidak selalu harus berakhir dengan gugatan. Justru salah satu fungsi pentingnya adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan sebelum sengketa berkembang menjadi perkara di pengadilan.
Apabila penerima somasi memang mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan, somasi dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara baik.
Sebaliknya, apabila penerima merasa tuntutan tersebut tidak benar, respons dapat disampaikan dengan menjelaskan fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan penolakan atau keberatan.
Dalam hubungan kontraktual, Pasal 1338 KUHPerdata menjadi salah satu dasar penting karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Pelaksanaan perjanjian juga harus dilakukan dengan iktikad baik. Prinsip tersebut kembali ditegaskan dalam penjelasan hukum Mahkamah Agung mengenai somasi dan hukum perjanjian.
Artinya, isi perjanjian tidak boleh diabaikan ketika seseorang menerima somasi yang berkaitan dengan suatu kontrak.
Somasi dan Wanprestasi Tidak Boleh Disamakan Begitu Saja
Somasi sering dikaitkan dengan wanprestasi. Namun, keduanya bukan istilah yang sama.
Wanprestasi pada dasarnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan sengketa keperdataan dan ketentuannya antara lain berkaitan dengan Pasal 1238 sampai Pasal 1246 KUHPerdata.
Sementara itu, somasi merupakan salah satu bentuk peringatan atau teguran terhadap pihak yang dianggap lalai. setelah dinyatakan lalai kewajiban tetap tidak dipenuhi, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi tuntutan keperdataan, termasuk tuntutan ganti rugi apabila persyaratan hukumnya terpenuhi. Pasal 1243 KUHPerdata menjadi salah satu dasar mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.
Namun, apakah suatu peristiwa benar-benar merupakan wanprestasi tetap harus dilihat berdasarkan isi perjanjian, fakta, bukti, serta keadaan konkret masing-masing perkara.
Jangan Membalas Somasi Secara Emosional
Respons terhadap somasi sebaiknya tidak dibuat berdasarkan emosi.
Hindari memberikan pengakuan yang belum tentu benar, membuat pernyataan yang bertentangan dengan dokumen, atau mengeluarkan tuduhan kepada pihak yang mengirim somasi tanpa dasar yang jelas.
Jawaban somasi sebaiknya fokus pada fakta.
Jika ada bagian tuntutan yang benar, jelaskan secara proporsional. Jika terdapat kekeliruan, sampaikan keberatan dengan dasar dokumen dan argumentasi hukum. Apabila masih terdapat ruang penyelesaian, para pihak juga dapat membicarakan mekanisme penyelesaian yang dapat diterima bersama.
Prinsip iktikad baik menjadi penting dalam hubungan perjanjian. Selain Pasal 1338 KUHPerdata, pelaksanaan perjanjian juga berkaitan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, termasuk kepatutan dan kebiasaan yang berkaitan dengan perjanjian.
Kapan Sebaiknya Menggunakan Pendampingan Hukum?
Konsultasi dengan advokat atau pendamping hukum dapat dipertimbangkan apabila isi somasi berkaitan dengan nilai kerugian yang besar, sengketa kontrak, utang-piutang, tanah, bisnis, pembayaran, kepemilikan aset, atau terdapat ancaman gugatan.
Pendampingan hukum penting bukan semata-mata untuk menghadapi pihak yang mengirim somasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa posisi hukum penerima dipahami berdasarkan dokumen dan fakta yang tersedia.
Hal yang perlu diperiksa antara lain dasar tuntutan, isi perjanjian, kewajiban masing-masing pihak, bukti pembayaran atau pelaksanaan prestasi, tenggat waktu, serta kemungkinan penyelesaian sengketa.
Perkembangan praktik peradilan juga menunjukkan bahwa persoalan somasi tidak dapat dilihat secara sederhana hanya dari ada atau tidaknya surat teguran. Mahkamah Agung masih terus memuat putusan-putusan perkara wanprestasi pada 2026, yang menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap sengketa perjanjian tetap sangat bergantung pada fakta dan konstruksi hukum masing-masing perkara.
Kesimpulan
Menerima somasi bukan berarti perkara telah diputus dan bukan pula bukti otomatis bahwa penerima telah bersalah.
Somasi seharusnya dipandang sebagai peringatan serius yang perlu ditanggapi secara hati-hati dan berdasarkan hukum.
Langkah yang dapat dilakukan adalah membaca isi somasi, memeriksa seluruh dokumen dan bukti, memahami tenggat waktu, mencocokkan tuntutan dengan perjanjian maupun fakta yang sebenarnya terjadi, kemudian memberikan tanggapan secara terukur.
Jika persoalan tidak dapat diselesaikan, sengketa dapat berkembang ke proses hukum berikutnya. Karena itu, mengambil langkah secara tepat sejak menerima somasi dapat membantu mencegah kesalahan yang justru merugikan posisi hukum sendiri.
Jangan panik ketika menerima somasi. Jangan pula mengabaikannya. Pahami isinya, periksa buktinya, dan tentukan langkah berdasarkan posisi hukum yang sebenarnya.
Apabila Anda menerima somasi dan membutuhkan pemeriksaan dokumen, analisis posisi hukum, penyusunan jawaban somasi, atau pendampingan dalam penyelesaian sengketa, konsultasi dengan Labura Law Firm – Lembaga Bantuan Rakyat dapat menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan.
Penulis: (S situmorang)
LAW FIRM
JH SITUMORANG & PARTNERS
Advokat yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), memiliki pengalaman bidang hukum. Sebelumnya pernah bergabung dengan beberapa Firma Hukum lainnya di Jakarta, Yogyakara, Bandung, dan Bali, juga pernah bergabung dengan kantor hukum di Medan.
- JH. SITUMORANG, SH. C.NS
- Lawyer
- Sumatera Utara - Indonesia
- jh@situmorang.or.id
- +62 81 297 366 877
Post a Comment